POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Di penghujung tahun 2008 ini salah satu aspek yang perlu untuk dikaji yakni mengenai

politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, pemahaman akan kinerja implementasi kebijakan

luar negeri Indonesia akan dapat mengarahkan kita pada bagaimana proyeksi tingkah laku

Indonesia di lingkup masyarakat internasional ke depan serta implikasi kebijakan apa yang

kiranya perlu dirmuskan oleh para pemangku kepentingan nasional di tanah air tercinta ini.

Kita mafhum bahwa dewasa ini Indonesia sebagai sebuah entitas negara-bangsa sedang

memasuki suatu era yang ditandai oleh saling ketergantungan (interdependensi) antar-bangsa

yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses

globalisasi, khususnya dalam perekonomian dunia yang semakin menyeluruh, dipacu oleh

kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi

komunikasi dan informasi. Sebagai akibatnya, dunia terasa semakin menciut, batas-batas

antar negara semakin kabur dan kaidah-kaidah seperti kedaulatan negara dan integritas

teritorial semakin terkikis maknanya.

Lebih lanjut, dari perspektif tatanan politik dunia kontemporer Indonesia juga sedang

berada dalam arus empat kecenderungan mendasar. Pertama, menguatnya gejala saling

ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar-masalah global di berbagai bidang.

Seiring dengan itu, semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan segala

implikasinya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, meningkatnya peranan aktoraktor

non-pemerintah dalam tata-hubungan antar negara. Ketiga, menguatnya isu-isu baru

dalam agenda internasional, seperti a.l. masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter,

demokrasi dan demokratisasi, “good governance”, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Setiap bangsa, negara dan lembaga internasional, termasuk Indonesia tanpa kecuali, harus

menyesuaikan diri pada konstelasi global yang telah berubah dan yang sedang terus berubah

sedemikian drastisnya itu. Tak terelakkan, perubahan-perubahann tersebut memunculkan

aneka ragam tantangan dan sekaligus peluang baru bagi Indonesia di masa mendatang.

Pada tataran praksis, politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil

perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi

regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia

yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis,

yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia

2

berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara

pandang serta cara Indonesia memposisikan diri di fora internasional.

Secara demikian, kiranya tidak berlebihan apabila seyogyanya pelaksanaan politik luar

negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan

serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan

internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus

mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan

pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang Indonesia hadapi

saat ini.

Pada titik ini, kini timbul pertanyaan, di era “Indonesia baru” langkah apa yang perlu

dilakukan oleh para pemangku kepentingan nasional berkenaan dengan peningkatan kinerja

implementasi kebijakan luar negeri Indonesia?.

Negara yang memiliki keunggulan diplomasi akan memperoleh banyak manfaat baik bagi

kemajuan pembangunan dan menjaga integritas negerinya, maupun untuk memperkuat posisi

tawar dalam rangka hubungan internasionalnya. Oleh karena itu, meningkatkan keunggulan

diplomasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan setiap negara. Begitu pula dengan

Indonesia, di dalam menghadapi era global ini Indonesia harus mengupayakan peningkatan

kemampuan diplomasinya, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dunia internasional.

Kepercayaan dunia internasional memiliki kaitan erat dengan program-program pencapaian

kepentingan nasional, dengan kepercayaan tersebut akan memudahkan Indonesia dalam

pencapaian tujuan nasional baik jangka pendek maupun pencapaian tujuan jangka panjang.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam

meningkatkan keunggulan diplomasi yang sudah ada, sehingga mampu mewujudkan

integritas bangsa dalam rangka kepentingan nasional?

Pemberdayaan Publik dalam Masalah Luar Negeri

Globalisasi dan revolusi informasi telah mengubah kenyataan wawasan dalam hubungan

internasional, dan telah mendorong pergeseran paradigma, dari paradigma traditional

diplomacy" yang dilakukan para diplomat dan di waktu sebelum revolusi informasi masih

dianggap sebagai satu-satunya aktor utama dalam menangani masalah luar negeri serta

hubungan internasional, kepada paradigma baru yang menempatkan peran aktor publik di luar

pemerintahan atau disebut "non-state actors" dalam internasional dan diplomasi semakin

menonjol.

Diplomasi yang dilakukan aktor non-pemerintah kepada masyarakat bangsa atau dari

pemerintah kepada masyarakat bangsa lain disebut diplomasi publik. Secara umum diplomasi

3

publik merupakan langkah-langkah mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam

rangka menciptakan saling pengertian dan mempengaruhi opini masyarakat luas di luar

negeri. Dengan kata lain peran aktor non-pemerintah ini telah menjadikan kebijakan yang

berlaku secara internasional tidak boleh ada jarak dengan kebijakan yang berlaku secara

nasional.

Hal itu perlu secara sungguh-sungguh diresapi oleh setiap insan Indonesia. Jangan sampai

bangsa ini terjebak ke dalam masalah yang sama. Yang diakibatkan dari tidak konsistennya

antara kebijakan di tingkat nasional dengan kondisi lingkungan strategis internasional yangs

sedang berklangsung. Misalnya, pada saat sebelum Indonesia menghadapi krisis moneter

tahun 1997, dalam lingkup internasional telah terjadi liberalisasi di bidang ekonomi. Indonesia

juga melakukan liberalisasi tetapi setengah hati. Tidak didukung oleh sistem hukum yang

cukup, oleh birokrasi yang anti korups,i dan oleh pengusaha yang memliki jiwa

enterpreneurship, sehingga jarak kebijakan antara dalam negeri dengan internasional begitu

jauh, dan dengan sedikit gangguan pada bidang ekonomi di lingkup internasional maka

ekonomi Indonesia collapse.

Contoh lain, seperti sejak akhir Perang Dunia II, perjuangan internasional diarahkan

kepada pemenuhan hak asasi manusia dan kepada terciptanya tatanan pemerintahan yang baik

atau good governance. Tetapi di Indonesia di dalam pembangunan politiknya dikekang yang

mengakibatkan tatanan kenegaraan menjadi lumpuh. Contoh kasus, apabila terjadi

pelanggaran HAM di Indonesia, para diplomat tidak dapat menutup-nutupi lagi pelanggaran

HAM tersebut karena bangsa lain akan cepat mengetahui melalui teknologi informasi. Maka

itu diplomasi harus dapat mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di luar kepada

publik dalam negeri, dan mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di dalam negeri

ke luar negeri.

Proyeksi ke Depan: Penguatan Diplomasi HAM

Selaras dengan pemahaman di atas, tampilnya Partai Demokrat ke tampuk kekuasaan di

Amerika Serikat (AS) kiranya dalam beberapa tahun ke depan akan makin menguatkan

upaya pemberdayaan publik dalam masalah luar negeri berkenaan dengan diplomasi hak

asasi manusia. AS di bawah kepemimpinan Partai Demokrat tak pelak lagi tampaknya akan

mendominasi corak hubungan internasionalnya bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan kata lain, di dalam menjalin hubungan

luar negeri dengan negara lain termasuk Indonesia, AS kerap akan mengkaitkan

kebijakannya dengan tingkat pemenuhanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan

demokrasi di negara tersebut. Sudah siapkah kita menghadapi karakter sistem internasional

seperti demikian?. Apa posisi tawar (bargaining position) yang Indonesia miliki?.

4

Dalam konteks ini, dimensi intermestik diplomasi HAM Indonesia mutlak dilakukan.

Peningkatan peran aktif Indonesia dalam diplomasi HAM pada tataran internasional yang

disinergikan dengan berbagai langkah pembaruan, sosialisasi informasi dan reformasi di

bidang pemajuan HAM dan demokratisasi perlu terus diupayakan.

Dewasa ini, dalam diplomasi HAM Indonesia sudah beberapa langkah lebih maju

dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Misalnya, secara bertahap dan

berkesinambungan telah dibentuk berbagai lembaga negara, badan pemerintah ataupun

lembaga independen yang secara langsung akan memperkuat sistem kenegaraan dan

kemasyarakatan yang lebih menjamin perlindungan HAM, penguatan rule of law dan

pemajuan kehidupan demokrasi. Termasuk dalam kategori ini adalah pembentukan

Mahkamah Konstitusi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Komisi Yudisial, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komisi Hukum Nasional, Komisi

Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan seterusnya.

Pada tataran internasional, Indonesia juga telah menjadi Negara Pihak enam dari tujuh

Kovenan Utama PBB. Keenam Konvensi HAM utama tersebut adalah Kovenan Hak Sipil

dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekososbud (ICESCR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT),

Konvensi HAk Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita

(CEDAW), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Saat ini Indonesia sedang

dalam proses ratifikasi konvensi ketujuh yaitu Konvensi Pekerja Migran (CMW). Hal

tersebut telah semakin menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia terhadap upaya

pemajuan dan perlindungan HAM dalam menghadapi era makin menguatnya diplomasi

HAM dalam hubungan internasional untuk beberapa tahun ke depan (immediate years).

Menyimak keseluruhan paparan di atas, tepatlah kiranya apabila kita berpijak mpada

pemahaman bahwa upaya pemajuan kinerja politik luar negeri Indonesia harus berawal dari

“rumah” kita sendiri. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Sudah selayaknya apabila setiap

insan di bumi pertiwi ini bahu membahu bersinergi untuk dapat berdiri tegak, bermartabat,

diperhitungkan dan dihormati dalam kancah hubungan internasional. Semoga.